Sumber: antaranews.com
Konten Bebas – Pemerintah tengah merancang strategi penataan kawasan pesisir guna mendukung kesejahteraan nelayan. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyampaikan bahwa kondisi tempat tinggal nelayan di daerah pesisir masih tergolong kumuh dan kurang layak huni. Oleh karena itu, program perbaikan pemukiman di kawasan pesisir dirancang agar masyarakat dapat tinggal di rumah susun setinggi tiga lantai, sehingga kualitas hidup mereka meningkat.
Sejalan dengan rencana tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pesisir sebagai wajah yang merepresentasikan keindahan Indonesia. Dengan demikian, selain memperbaiki infrastruktur permukiman, pemerintah juga ingin meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pesisir.
Sebagai langkah awal, Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, telah melakukan peninjauan di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kawasan ini dipilih sebagai salah satu lokasi prioritas karena dikenal sebagai pulau dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Dengan adanya penataan ulang, diharapkan Pulau Bungin dapat menjadi destinasi wisata yang menarik sekaligus meningkatkan perekonomian warga setempat.
Pulau Bungin sendiri terletak di Kecamatan Alas dengan luas wilayah sekitar 16 hektare. Dengan jumlah penduduk mencapai 3.458 jiwa dan 1.032 kepala keluarga, pulau ini mengalami tantangan dalam pengelolaan ruang dan permukiman. Oleh karena itu, program penataan yang dirancang pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek hunian, tetapi juga peningkatan produktivitas ekonomi nelayan.
Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Budidaya dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan menginisiasi program percontohan untuk mengembangkan kampung lobster yang lebih produktif serta membangun kampung nelayan tematik. Dengan adanya inisiatif tersebut, diharapkan kegiatan perikanan di kawasan pesisir dapat berjalan lebih efisien dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Kementerian PKP, melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, telah menyiapkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna memperbaiki hunian di kawasan pesisir. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, menuturkan bahwa pembangunan dan peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu prioritas utama. Dengan adanya program ini, diharapkan nelayan tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, tetapi juga dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih baik.
Upaya pemerintah dalam menata kawasan pesisir menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan program perbaikan hunian, pengembangan ekonomi berbasis perikanan, serta peningkatan daya tarik wisata, kawasan pesisir Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih tertata, produktif, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi penduduknya. Pemerintah pun terus mengawal implementasi kebijakan ini agar dapat memberikan hasil optimal bagi para nelayan dan komunitas pesisir di seluruh Indonesia.
