Sumber: merdeka.com
Konten Bebas – Direktur Reserse Narkoba Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa, menegaskan bahwa setiap anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam tindak pidana narkoba akan diberi sanksi tegas. Ia memastikan bahwa pemecatan menjadi langkah yang akan diambil terhadap anggota yang terlibat, termasuk Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP FWLS, yang saat ini sedang dalam pemeriksaan.
Mukti menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi anggota kepolisian yang melanggar hukum, terutama yang terkait dengan kasus narkotika. Anggota yang terbukti menggunakan atau terlibat dalam peredaran barang haram tersebut akan langsung dikeluarkan dari institusi kepolisian.
Meskipun demikian, ia belum bisa memberikan banyak keterangan terkait dugaan keterlibatan Kapolres Ngada dalam kasus ini. Ia menyatakan bahwa informasi yang diterima belum lengkap, sehingga perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Menurutnya, ada berbagai kategori dalam kasus narkoba, seperti pemakai, pengedar, dan bandar, sehingga perlu dipastikan terlebih dahulu peran yang bersangkutan dalam kasus tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
Sementara itu, Kapolres Ngada, AKBP FWLS, diketahui telah diamankan oleh Divisi Propam Mabes Polri pada Kamis, 20 Februari lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dirinya dinyatakan positif menggunakan narkotika setelah menjalani serangkaian tes.
Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, mengungkapkan bahwa saat ini AKBP FWLS masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Divisi Propam Mabes Polri. Ia menegaskan bahwa laporan yang diterima oleh Polda NTT sejauh ini hanya sebatas hasil tes urine yang menunjukkan adanya kandungan narkotika dalam tubuh perwira polisi tersebut.
Meskipun demikian, informasi mengenai sejak kapan AKBP FWLS mulai menggunakan narkoba masih belum dapat dipastikan. Henry menjelaskan bahwa pemeriksaan kasus ini sepenuhnya berada di bawah wewenang Mabes Polri, sementara Polda NTT hanya menerima informasi yang disampaikan mengenai hasil tes yang telah dilakukan.
Polri sebagai institusi penegak hukum berkomitmen untuk menindak tegas setiap anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, termasuk dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Henry menegaskan bahwa siapa pun yang melanggar hukum harus bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa terkecuali.
Kasus ini menambah daftar panjang anggota kepolisian yang tersandung kasus narkoba. Masyarakat pun menantikan langkah tegas dari Polri dalam menangani permasalahan ini, terutama dalam menegakkan disiplin di dalam institusi kepolisian agar kepercayaan publik tetap terjaga.
