Sumber: antaranews.com
Konten Bebas – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan apresiasi kepada Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) atas inisiatifnya dalam memfasilitasi pertemuan para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Forum ini bertujuan untuk membahas berbagai isu strategis yang akan menjadi bahan dalam orientasi kepemimpinan kepala daerah mendatang.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Bima menilai bahwa forum ini memiliki peran penting dalam menjaring aspirasi daerah. Menurutnya, masukan dari para Kepala Bappeda sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun tidak hanya bersifat top-down dari pemerintah pusat, tetapi juga mempertimbangkan perspektif daerah.
Bima menegaskan bahwa retret kepala daerah diharapkan menjadi ajang dialog dua arah, bukan sekadar penyampaian kebijakan dari pusat ke daerah. Oleh karena itu, pertemuan ini dijadikan sebagai wadah untuk mendengarkan suara dari daerah sebelum materi orientasi kepala daerah difinalisasi. Ia menyatakan bahwa berbagai perspektif yang dihasilkan dalam forum ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan lebih lanjut.
Salah satu topik yang menjadi perhatian dalam forum ini adalah mandatory spending atau pengeluaran wajib pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU). Dengan keterlibatan Bappeda, efisiensi anggaran dapat lebih mudah diidentifikasi, mengingat mereka memiliki pemahaman mendalam terkait aspek teknis dan regulasi yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Bima menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua APEKSI, yang juga merupakan Wali Kota Surabaya, atas perannya dalam mengorganisir forum ini. Menurutnya, partisipasi aktif para Kepala Bappeda sangat penting karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih teknis mengenai kebijakan serta regulasi yang harus diterapkan.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa orientasi kepala daerah yang akan datang akan dirancang lebih interaktif. Konsepnya tidak hanya berupa pemaparan satu arah, melainkan juga menyediakan ruang diskusi mendalam dalam kelompok-kelompok kecil. Dengan pendekatan ini, kepala daerah diharapkan dapat lebih memahami program prioritas nasional serta bagaimana menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah masing-masing.
Ia menambahkan bahwa dalam retret kepala daerah nanti, akan tersedia berbagai sesi dialog yang melibatkan organisasi seperti APEKSI dan APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia). Fokus utama dari sesi ini adalah memastikan adanya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Dengan adanya forum ini, pemerintah berharap bahwa sinergi antara pusat dan daerah semakin diperkuat. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, mencerminkan kebutuhan daerah, dan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
