Sumber: jawapos.com
Konten Bebas – Kepala Biro Umum dan Protokol Pemerintah Provinsi Bali, I Wayan Budiasa, menyampaikan bahwa seluruh bupati dan wali kota dari sembilan kabupaten/kota di Bali telah tiba di Yogyakarta untuk menghadiri kegiatan retret kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Namun, situasi menjadi tidak pasti setelah munculnya instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari PDIP menunda keikutsertaan mereka dalam retret tersebut. Instruksi ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, yang terlibat dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta dugaan menghalangi proses penyidikan.
I Wayan Budiasa mengungkapkan bahwa Gubernur Bali, Wayan Koster, hingga saat ini belum bergabung dengan para kepala daerah lainnya yang telah tiba di Yogyakarta. Rencananya, Gubernur Bali baru akan berangkat hari ini. Mengenai kehadiran Koster pada acara pembukaan retret, pihak Biro Umum Pemprov Bali belum dapat memberikan kepastian, meskipun tiket perjalanan telah dipesan jauh-jauh hari.
Penundaan keberangkatan Koster tersebut, menurut Budiasa, disebabkan oleh keterlibatannya dalam acara pelantikan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) yang dipimpin oleh Putri Suastini Koster pada Kamis sore, 20 Februari, di Gedung Danareksa, Jakarta Pusat.
Budiasa menjelaskan bahwa informasi mengenai kehadiran Gubernur Koster baru dapat dipastikan setelah pembukaan retret berlangsung. Ia menegaskan bahwa proses keberangkatan dan kegiatan tersebut masih berlangsung, sehingga perkembangan terbaru akan diinformasikan setelah sesi pembukaan selesai.
Retret kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung di Akmil Magelang ini merupakan agenda yang diikuti oleh para kepala daerah terpilih dari hasil Pilkada 2024. Namun, arahan Megawati yang dikeluarkan Kamis malam telah memicu ketidakpastian, khususnya bagi kepala daerah yang berasal dari PDIP. Dalam instruksi tersebut, Megawati meminta agar kepala daerah yang belum berangkat untuk menunda perjalanan mereka, sementara yang sudah berada dalam perjalanan diminta berhenti dan menunggu arahan selanjutnya.
Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai respons terhadap penahanan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang ditetapkan atas dugaan keterlibatannya dalam praktik suap dan menghalangi penyidikan. Situasi ini membuat para kepala daerah dari PDIP berada dalam posisi siaga, menunggu komunikasi lanjutan dari partai.
Di Bali, PDIP memegang posisi yang dominan dalam pemerintahan daerah. Baik Gubernur maupun Wakil Gubernur Bali merupakan kader partai berlambang banteng tersebut, dan hampir seluruh kepala daerah di provinsi tersebut berasal dari PDIP, kecuali di Kabupaten Karangasem. Dengan demikian, instruksi Megawati memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan keikutsertaan para kepala daerah Bali dalam retret tersebut.
Instruksi tersebut dinilai sebagai langkah strategis partai untuk menunjukkan solidaritas dan respons terhadap situasi yang sedang dihadapi. Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah Gubernur Bali akan hadir pada acara pembukaan atau memilih menunggu instruksi lebih lanjut dari partai.
Situasi ini menyoroti bagaimana dinamika politik internal partai dapat memengaruhi aktivitas pemerintahan daerah. Retret yang sejatinya bertujuan untuk membangun sinergi dan pengembangan kepemimpinan bagi para kepala daerah kini terhambat oleh situasi politik yang belum menemui kejelasan.
Dengan kondisi yang sedang berkembang, seluruh perhatian kini tertuju pada keputusan yang akan diambil oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Apakah ia akan mengikuti instruksi partai dengan menunda keikutsertaan dalam retret, atau tetap hadir sesuai jadwal yang telah direncanakan sebelumnya? Jawaban atas pertanyaan tersebut masih dinantikan hingga adanya pernyataan resmi lebih lanjut.
